40+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap2
40+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap2 - Halo selamat datang kembali di blog soal-soal sekolah, postingan kedua soal essay/uraian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas viii semester ganjil ini, merupakan lanjutan 40+ contoh soal essay PKN kelas 8 sebelumnya (latihan soal nomor 1-20) dengan berisikan materi yang sama diambil dari Bab 3, "Memaknai Peraturan Perundangan-Undangan".
Selain itu, materi yang sama dalam bentuk pilihan ganda, bisa anda baca dari postingan admin sebelumnya, yaitu soal PG PPKn tentang memaknai peraturan perundang-undangan.
Dimulai dari pertanyaan nomor 21, berikut di bawah ini soal essay PKN kelas 8 semester ganjil dilengkapi kunci jawaban kurtilas edisi revisi.
21. Sebutkan fungsi dibentuknya peraturan Perundang-undangan!
Jawaban: Fungsi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.
a. sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebiagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran
b. Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat
c. untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis
d. untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram, dan kehidupan yang harmonis rasa
e. untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara
f. untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia
22. Apakah yang dimaksud Peraturan Presiden?
Jawaban: Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden berdasarkan pasal 4 UUD 1945. Dilihat dari sifatnya Presiden dapat membuat dua macam keputusan yaitu yang bersifat pengaturan dan yang bersifat penetapan.
23. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas dapat dilaksanakan. Jelaskan maksudnya?
Jawaban: Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
24. Siapakah yang berhak mengajukan rancangan undang-undang?
Jawaban: Presiden dan DPR
25. Kapankah sebuah peraturan perundangan itu akan berakhir?
Jawaban: Sebuah peraturan perundangan itu akan berakhir.
a. jangka waktu berlakunya UU tersebut telah lampau
b. keadaan yang diatur dalam UU tersebut sudah tidak ada lagi
c. Undang-undang tersebut telah dicabut oleh lembaga yang berwenang
d. telah diberlakukannya UU baru yang isinya bertentangan dengan UU yang lama, maka UU yang lama tidak berlaku lagi
26. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang….
Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
27. Bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan adalah….
Jawaban: Ketetapan MPR
28. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah….
Jawaban: Materi menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
29. Peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib ditaati dan dilaksanakan oleh….
Jawaban: Seluruh rakyat Indonesia
30. Salah satu sikap membiasakan perilaku tertib berlalu lintas adalah….
Jawaban: Mematuhi peraturan lalu lintas
31. Sebutkan asas-asas yang berlaku dalam pembuatan peraturan perundang-undangan!
Jawaban: Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan
32. Kapankah sebuah peraturan perundangan itu akan berakhir?
Jawaban: Undnag-Undang berakhir karena:
a. Ditentukan dalam undang-undang itu sendiri
b. Dicabut secara tegas (misalnya UU no 5 tahun 1960, UU no 18 tahun 1960)
c. Undang-undang lama bertentangan dengan undang-undang baru: lex posteriori derogate legi priori ( S 1875 no 179- UU no 5 tahun 1960), dan
d. timbulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang tidak lagi ditaati
e. Jangka wkatu berlaku telah ditentukan oleh UU itu sudah lampau
f. Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi
33. Jelaskan yang dimaksud RUU!
Jawaban: Rancangan undang-undang
34. Siapakah yang berhak mengajukan RUU?
Jawaban: Presiden, DPR, MPR
35. Siapakah yang memegang kekuasaan legislative di Indonesia?
Jawaban: DPR dan presiden
36. Apa sajakah isi materi muatan Peraturan Presiden?
Jawaban: Materi muatan Peraturan Presidne berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
37. Apakah yang dimaksud Peraturan Daerah Provinsi?
Jawaban: Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oelh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur)
38. Bagaimanakah hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011?
Jawaban: Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 PaSal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri sebagai berikut.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
39. Jelaskan pengertian Peraturan Pemerintah pengganti UU!
Jawaban: Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (atau disingkat perpu) adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang
40. Uraikan tahap penyusunan peraturan pemerintah!
Jawaban: Tahap penyusunan peraturan pemerintah antara lain sebagai berikut
a. Tahap persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (PP)
b. Rancangan PP disiapkan oleh menteri sebagai pimpinan departemen atau kepala pemerintah nondepartemen
c. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan presiden sesuai Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara
41. Jelaskan landasan filosofis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan!
Jawaban: Landasan filosofis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran secara filosofis dan sesuai dengan cita-cita serta pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan
42. Jelaskan pembahasan tingkat III dalam pembuatan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat!
Jawaban: Pembahasan Tingkat III, Pembicara oleh komisi atau panitia Ad Hoc (Badan Istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer (sementara) majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembicaraan pada tingkat III yaitu menjadi Rancangan Putusan majelis.
43. Sebutkan pasal-pasal yang mengatur tentang proses pembuatan undang-undang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011!
Jawaban: Dalam UU No. 12 Tahun 2011, proses pembuatan undang-undang diatur dalam pasal 16 sampai dengan Pasal 23, Pasal 43 sampai dengan Pasal 51, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74
44. Mengapa kalian harus menaati peraturan perundang-undangan?
Jawaban: Sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati semua peraturan perundang-undangan. Dengan menaati peraturan tersebut, kita telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia
45. Tuliskan cotoh sikap membiasakan perilaku terhadap norma hukum!
Jawaban: a. Tertib membayar pajak
b. Memakai helm saat mengendarai motor
c. Tidak mengganggu ketertiban umum
Lanjut ke soal penilaian akhir semester ganjil PPKn ==> 50 Contoh Soal UAS/PAS PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap
Selain itu, materi yang sama dalam bentuk pilihan ganda, bisa anda baca dari postingan admin sebelumnya, yaitu soal PG PPKn tentang memaknai peraturan perundang-undangan.
Dimulai dari pertanyaan nomor 21, berikut di bawah ini soal essay PKN kelas 8 semester ganjil dilengkapi kunci jawaban kurtilas edisi revisi.
21. Sebutkan fungsi dibentuknya peraturan Perundang-undangan!
Jawaban: Fungsi peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.
a. sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebiagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran
b. Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat
c. untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis
d. untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram, dan kehidupan yang harmonis rasa
e. untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara
f. untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia
22. Apakah yang dimaksud Peraturan Presiden?
Jawaban: Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden berdasarkan pasal 4 UUD 1945. Dilihat dari sifatnya Presiden dapat membuat dua macam keputusan yaitu yang bersifat pengaturan dan yang bersifat penetapan.
23. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas dapat dilaksanakan. Jelaskan maksudnya?
Jawaban: Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
24. Siapakah yang berhak mengajukan rancangan undang-undang?
Jawaban: Presiden dan DPR
25. Kapankah sebuah peraturan perundangan itu akan berakhir?
Jawaban: Sebuah peraturan perundangan itu akan berakhir.
a. jangka waktu berlakunya UU tersebut telah lampau
b. keadaan yang diatur dalam UU tersebut sudah tidak ada lagi
c. Undang-undang tersebut telah dicabut oleh lembaga yang berwenang
d. telah diberlakukannya UU baru yang isinya bertentangan dengan UU yang lama, maka UU yang lama tidak berlaku lagi
26. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang….
Jawaban: Majelis Permusyawaratan Rakyat.
27. Bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan adalah….
Jawaban: Ketetapan MPR
28. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah….
Jawaban: Materi menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
29. Peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib ditaati dan dilaksanakan oleh….
Jawaban: Seluruh rakyat Indonesia
30. Salah satu sikap membiasakan perilaku tertib berlalu lintas adalah….
Jawaban: Mematuhi peraturan lalu lintas
31. Sebutkan asas-asas yang berlaku dalam pembuatan peraturan perundang-undangan!
Jawaban: Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan
32. Kapankah sebuah peraturan perundangan itu akan berakhir?
Jawaban: Undnag-Undang berakhir karena:
a. Ditentukan dalam undang-undang itu sendiri
b. Dicabut secara tegas (misalnya UU no 5 tahun 1960, UU no 18 tahun 1960)
c. Undang-undang lama bertentangan dengan undang-undang baru: lex posteriori derogate legi priori ( S 1875 no 179- UU no 5 tahun 1960), dan
d. timbulnya hukum kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang tidak lagi ditaati
e. Jangka wkatu berlaku telah ditentukan oleh UU itu sudah lampau
f. Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi
33. Jelaskan yang dimaksud RUU!
Jawaban: Rancangan undang-undang
34. Siapakah yang berhak mengajukan RUU?
Jawaban: Presiden, DPR, MPR
35. Siapakah yang memegang kekuasaan legislative di Indonesia?
Jawaban: DPR dan presiden
36. Apa sajakah isi materi muatan Peraturan Presiden?
Jawaban: Materi muatan Peraturan Presidne berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
37. Apakah yang dimaksud Peraturan Daerah Provinsi?
Jawaban: Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oelh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur)
38. Bagaimanakah hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011?
Jawaban: Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 PaSal 7 ayat 1 disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri sebagai berikut.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
39. Jelaskan pengertian Peraturan Pemerintah pengganti UU!
Jawaban: Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (atau disingkat perpu) adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang
40. Uraikan tahap penyusunan peraturan pemerintah!
Jawaban: Tahap penyusunan peraturan pemerintah antara lain sebagai berikut
a. Tahap persiapan rancangan Peraturan Pemerintah (PP)
b. Rancangan PP disiapkan oleh menteri sebagai pimpinan departemen atau kepala pemerintah nondepartemen
c. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan presiden sesuai Pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara
41. Jelaskan landasan filosofis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan!
Jawaban: Landasan filosofis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran secara filosofis dan sesuai dengan cita-cita serta pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan
42. Jelaskan pembahasan tingkat III dalam pembuatan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat!
Jawaban: Pembahasan Tingkat III, Pembicara oleh komisi atau panitia Ad Hoc (Badan Istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer (sementara) majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan II. Hasil pembicaraan pada tingkat III yaitu menjadi Rancangan Putusan majelis.
43. Sebutkan pasal-pasal yang mengatur tentang proses pembuatan undang-undang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011!
Jawaban: Dalam UU No. 12 Tahun 2011, proses pembuatan undang-undang diatur dalam pasal 16 sampai dengan Pasal 23, Pasal 43 sampai dengan Pasal 51, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74
44. Mengapa kalian harus menaati peraturan perundang-undangan?
Jawaban: Sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati semua peraturan perundang-undangan. Dengan menaati peraturan tersebut, kita telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia
45. Tuliskan cotoh sikap membiasakan perilaku terhadap norma hukum!
Jawaban: a. Tertib membayar pajak
b. Memakai helm saat mengendarai motor
c. Tidak mengganggu ketertiban umum
Lanjut ke soal penilaian akhir semester ganjil PPKn ==> 50 Contoh Soal UAS/PAS PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap
Post a Comment for "40+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap2"