55 Contoh Soal PG PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap
55 Contoh Soal PG PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap - Halo selamat datang kembali di blog soal-soal sekolah, postingan soal pilihan ganda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) kelas viii semester ganjil K13 edisi revisi ini, berisikan materi yang diambil dari Bab 3, "Memaknai Peraturan Perundangan-Undangan", dengan pokok bahasan soal mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia dan soal mengenai ketaatan terhadap perundang-undangan. Tidak hanya itu, materi mulai dari Postingan ini merupakan soal-soal PKN/PPKN setelah siswa menyelesaikan UTS/PTS PPKN kelas 8.
Selain itu, bagi yang belum membaca tulisan sebelum UTS (Bab 1 dan Bab2), silahkan baca mulai dari: soal PG PPKN tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila kelas8.
Berikut di bawah ini, soal PG PPKN kelas 8 semester ganjil kurtilas edisi revisi dilengkapi kunci jawaban dengan pertanyaan dimulai dari nomor 1.
1. Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan….
a. Gubernur
b. MPR
c. KPK
d. Presiden
Jawaban: d.
2. Dalam keadaan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan….
a. Peraturan Pemerintah (PP)
b. Keputusan Presiden (Keppres)
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pepu)
d. Peraturan Daerah (Perda)
Jawaban: c.
3. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk….
a. menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat
b. menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah
c. mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo
d. menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman
Jawaban: a.
4. Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang….
a. berdasarkan kedaulatan rakyat
b. berdasarkan hukum yang ditetapkan pemerintah
c. berdasarkan perintah penguasa
d. berdasarkan atas kekuasaan pemerintah
Jawaban: b.
5. Yang menjadi landasan filosofis dalam pembuatan segala peraturan negara Republik Indonesia ialah….
a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945
c. UUD 1945
d. Ketetapan MPR
Jawaban: a.
6. Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) dibuat untuk melaksanakan….
a. UUD 1945
b. UU
c. Perpu
d. Perda
Jawaban: b.
7. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah….
a. Undang-Undang
b. UUD 1945
c. Perpu
d. Perda
Jawaban: b.
8. Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan….
a. Perpu
b. Perpres
c. Perda
d. UU
Jawaban: c.
9. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas….
a. kedaulatan rakyat
b. kekuasaan belaka
c. hukum
d. Ketuhanan yang Maha Esa
Jawaban: c.
10. Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi….
a. perintah dan larangan
b. anjuran untuk berbuat baik
c. larangan berbuat baik
d. pelanggaran dan kejahatan
Jawaban: a.
11. Ketetapan MPR dibuat oleh MPR dengan maksud menjabarkan….
a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Undang-Undang Dasar 1945
Jawaban: d.
12. Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan….
a. ketetapan
b. keputusan
c. peraturan
d. norma
Jawaban: a.
13. Undang-Undang yang mengatur tentang tata urutan perundang-undangan yaitu….
a. UU No. 5 Tahun 1998
b. UU No. 10 Tahun 2004
c. UU No. 20 Tahun 2003
d. UU No. 12 Tahun 2011
Jawaban: d.
14. Peraturan perundangan setingkat lebih rendah dari undang-undang ialah….
a. Ketetapan MPR
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Peraturan Daerah
Jawaban: b.
15. Pada proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tingkat IV akan mendengar pendapat….
a. Presiden
b. Fraksi-fraksi
c. Pengusul RRU
d. Komisi-komisi
Jawaban: b.
16. Berikut ini bukan merupakan bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam bidang legislatif, yaitu….
a. Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
b. Peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya
c. RAPBN yang diajukan presiden dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR
d. DPR mengawasi pelaksanaan roda-roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden
Jawaban: d.
17. DPD bisa mengajukan RUU kepada DPR khusus mengenai….
a. keuangan
b. otonomi daerah
c. pimpinan daerah
d. hukum daerah
Jawaban: b.
18. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersam Presiden atau bersama dengan…
a. anggota DPR
b. menteri yang ditugasi mewakili presiden
c. anggota KPK yang ditugasi Presiden
d. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: b.
19. Berikut merupakan dampat apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundangan….
a. masyarakat merasa puas dengan berlakunya hukum
b. seluruh aturan dalam hukum akan dilaksanakan masyarakat
c. masyarakat akan mendukung tegaknya hukum
d. terjadi rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada hukum
Jawaban: d.
20. Menurut tata aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) berada di bawah…
a. Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah (PP)
c. Keputusan Presiden (Keppres)
d. Peraturan Daerah (Perda)
Jawaban: a.
Lanjut ke soal nomor 21-35 ==> 55 Contoh Soal PG PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap2
Selain itu, bagi yang belum membaca tulisan sebelum UTS (Bab 1 dan Bab2), silahkan baca mulai dari: soal PG PPKN tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila kelas8.
Berikut di bawah ini, soal PG PPKN kelas 8 semester ganjil kurtilas edisi revisi dilengkapi kunci jawaban dengan pertanyaan dimulai dari nomor 1.
1. Undang-Undang (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan….
a. Gubernur
b. MPR
c. KPK
d. Presiden
Jawaban: d.
2. Dalam keadaan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan….
a. Peraturan Pemerintah (PP)
b. Keputusan Presiden (Keppres)
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pepu)
d. Peraturan Daerah (Perda)
Jawaban: c.
3. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk….
a. menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat
b. menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah
c. mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo
d. menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman
Jawaban: a.
4. Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang….
a. berdasarkan kedaulatan rakyat
b. berdasarkan hukum yang ditetapkan pemerintah
c. berdasarkan perintah penguasa
d. berdasarkan atas kekuasaan pemerintah
Jawaban: b.
5. Yang menjadi landasan filosofis dalam pembuatan segala peraturan negara Republik Indonesia ialah….
a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945
c. UUD 1945
d. Ketetapan MPR
Jawaban: a.
6. Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) dibuat untuk melaksanakan….
a. UUD 1945
b. UU
c. Perpu
d. Perda
Jawaban: b.
7. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah….
a. Undang-Undang
b. UUD 1945
c. Perpu
d. Perda
Jawaban: b.
8. Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan….
a. Perpu
b. Perpres
c. Perda
d. UU
Jawaban: c.
9. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas….
a. kedaulatan rakyat
b. kekuasaan belaka
c. hukum
d. Ketuhanan yang Maha Esa
Jawaban: c.
10. Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi….
a. perintah dan larangan
b. anjuran untuk berbuat baik
c. larangan berbuat baik
d. pelanggaran dan kejahatan
Jawaban: a.
11. Ketetapan MPR dibuat oleh MPR dengan maksud menjabarkan….
a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Undang-Undang Dasar 1945
Jawaban: d.
12. Produk hukum MPR yang dapat mengikat ke dalam dan ke luar disebut dengan….
a. ketetapan
b. keputusan
c. peraturan
d. norma
Jawaban: a.
13. Undang-Undang yang mengatur tentang tata urutan perundang-undangan yaitu….
a. UU No. 5 Tahun 1998
b. UU No. 10 Tahun 2004
c. UU No. 20 Tahun 2003
d. UU No. 12 Tahun 2011
Jawaban: d.
14. Peraturan perundangan setingkat lebih rendah dari undang-undang ialah….
a. Ketetapan MPR
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Peraturan Daerah
Jawaban: b.
15. Pada proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tingkat IV akan mendengar pendapat….
a. Presiden
b. Fraksi-fraksi
c. Pengusul RRU
d. Komisi-komisi
Jawaban: b.
16. Berikut ini bukan merupakan bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam bidang legislatif, yaitu….
a. Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
b. Peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya
c. RAPBN yang diajukan presiden dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR
d. DPR mengawasi pelaksanaan roda-roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden
Jawaban: d.
17. DPD bisa mengajukan RUU kepada DPR khusus mengenai….
a. keuangan
b. otonomi daerah
c. pimpinan daerah
d. hukum daerah
Jawaban: b.
18. Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersam Presiden atau bersama dengan…
a. anggota DPR
b. menteri yang ditugasi mewakili presiden
c. anggota KPK yang ditugasi Presiden
d. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: b.
19. Berikut merupakan dampat apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundangan….
a. masyarakat merasa puas dengan berlakunya hukum
b. seluruh aturan dalam hukum akan dilaksanakan masyarakat
c. masyarakat akan mendukung tegaknya hukum
d. terjadi rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada hukum
Jawaban: d.
20. Menurut tata aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) berada di bawah…
a. Undang-undang
b. Peraturan Pemerintah (PP)
c. Keputusan Presiden (Keppres)
d. Peraturan Daerah (Perda)
Jawaban: a.
Lanjut ke soal nomor 21-35 ==> 55 Contoh Soal PG PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap2
Post a Comment for "55 Contoh Soal PG PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap"