50 Contoh Soal UAS/PAS PKN Kelas 9 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap3
50 Contoh Soal UAS/PAS PKN Kelas 9 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap3 - Halo selamat datang kembali di blog soal-soal sekolah, postingan ketiga soal penilaian akhir semester ganjil Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini merupakan lanjutan 50 contoh soal UAS/PAS PKN bagian ke-1 dan bagian ke-2 (soal UAS nomor 16-30) dengan materi yang sama. Perbedaannya adalah, bila sebelumnya butir soalnya berbentuk pilihan ganda, maka untuk bagian ketiga/terakhir ini berbentuk essay/uraian.
Dimulai dari pertanyaan nomor 31, berikut di bawah ini soal PAS PKN kelas 9 semester ganjil dilengkapi kunci jawaban kurtilas edisi revisi.
31. Landasan setiap kegiatan musyawarah adalah Pancasila sila…
Jawaban: keempat
32. Kedaulatan suatu negara bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih ada. Sifat kedaulatan yang demikian disebut…
Jawaban: permanen
33. Undang-Undang Dasar Sementara berlaku sejak….
Jawaban: 17 Agustus 1950 samapi 5 Juli 1959
34. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-…
Jawaban: 3
35. Salah satu isi dari Dekrit Presiden, yaitu berlakunya kembali…dan tidak berlakunya lagi…
Jawaban: UUD 1945 UUDS 1950
36. Negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi…
Jawaban: kekuasaan pemerintah
37. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diamalkan oleh…
Jawaban: seluruh rakyat Indonesia
38. Pokok pikiran alinea pertama Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan dari Pancasila sila ke…
Jawaban: 3
39. Pancasila sebagai dasar bagi Indonesia digunakan untuk….
Jawaban: pedoman menjalankan pemerintahan negara
40. Berdasarkan isinya, UUD 1945 hanya memuat peraturan pokok-pokok saja dan peraturan selanjutnya diserahkan pada peraturan yang bersifat yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 termasuk konstitusi yang bersifat….
Jawaban: fleksibel
41. Sebutkan sikap positif ketuhanan di lingkungan bangsa dan negara!
Jawaban: Lingkungan bangsa dan negara
a. Menghargai dan hormati orang lain yang berbeda agama
b. Tidak memaksakan agama kepada orang lain
c. Menjunjung tinggi sikap toleransi antar masyarakat beragama
42. Apakah yang dimaksud pemerintah yang berdaulat?
Jawaban: Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat dalam negara itu maupun negara-negara lain
43. Uraikan mengenai kedaulatan hukum!
Jawaban: Menurut teori ini kekuasaan hukum (rechts souvereniniteit) merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi negara hukum, artinya semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penganut teori ini adalah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg. Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan teori kedaulatan hukum
44. Jelaskan pengertian ideologi secara etimologis!
Jawaban: Istilah dari ideologi itu berasal dari baha Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu “idea” serta “logi”. Idea itu berarti melihat(idean), sedangkan logi itu berasal dari kata “logos” yang berarti pengetahuan/teori. Jadi, ideologi itu bisa diartikan ialah sebagai hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau juga teori. Ideologi tersebut bisa juga diartiakan ialah sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas, pendapat(kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk sebagai kelangsungan hidup
45. Jabarkan mengenai Dimensi Realitas!
Jawaban: Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.
46. Jelaskan isi pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga!
Jawaban: Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang pengertian ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila
47. Jelaskan mengenai Mahkamah Agung!
Jawaban: Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melakukan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) UUD 1945). Hal ini berarti kekuasaan seorang hakim bebas merdeka tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Hakim mempunyai kewenangan memutuskan perkara sesuai peraturan perundangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain, demi tegaknya hukum dan keadilan.
48. Sebutkan asas KPU!
Jawaban: Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU berpedoman kepada asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 sebagai berikut.
a. Mandiri
b. Jujur
c. Adil
d. Kepastian Hukum
e. Tertib penyelenggara pemilihan umum
f. Kepentingan umum
g. Keterbukaan
h. Proporsionalitas
i. Profesionalitas
j. Akuntabilitas
k. Efisiensi
l. Efektivitas
49. Sebutkan tugas dan wewenang DPD!
Jawaban: Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.
a. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
b. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama
c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang itu di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR
d. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan mengenai rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama
50. Apakah yang dimaksud Komisi Yudisial?
Jawaban: Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujaun DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial selama 5(lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Dimulai dari pertanyaan nomor 31, berikut di bawah ini soal PAS PKN kelas 9 semester ganjil dilengkapi kunci jawaban kurtilas edisi revisi.
31. Landasan setiap kegiatan musyawarah adalah Pancasila sila…
Jawaban: keempat
32. Kedaulatan suatu negara bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih ada. Sifat kedaulatan yang demikian disebut…
Jawaban: permanen
33. Undang-Undang Dasar Sementara berlaku sejak….
Jawaban: 17 Agustus 1950 samapi 5 Juli 1959
34. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-…
Jawaban: 3
35. Salah satu isi dari Dekrit Presiden, yaitu berlakunya kembali…dan tidak berlakunya lagi…
Jawaban: UUD 1945 UUDS 1950
36. Negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi…
Jawaban: kekuasaan pemerintah
37. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diamalkan oleh…
Jawaban: seluruh rakyat Indonesia
38. Pokok pikiran alinea pertama Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan dari Pancasila sila ke…
Jawaban: 3
39. Pancasila sebagai dasar bagi Indonesia digunakan untuk….
Jawaban: pedoman menjalankan pemerintahan negara
40. Berdasarkan isinya, UUD 1945 hanya memuat peraturan pokok-pokok saja dan peraturan selanjutnya diserahkan pada peraturan yang bersifat yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 termasuk konstitusi yang bersifat….
Jawaban: fleksibel
41. Sebutkan sikap positif ketuhanan di lingkungan bangsa dan negara!
Jawaban: Lingkungan bangsa dan negara
a. Menghargai dan hormati orang lain yang berbeda agama
b. Tidak memaksakan agama kepada orang lain
c. Menjunjung tinggi sikap toleransi antar masyarakat beragama
42. Apakah yang dimaksud pemerintah yang berdaulat?
Jawaban: Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat dalam negara itu maupun negara-negara lain
43. Uraikan mengenai kedaulatan hukum!
Jawaban: Menurut teori ini kekuasaan hukum (rechts souvereniniteit) merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi negara hukum, artinya semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penganut teori ini adalah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg. Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan teori kedaulatan hukum
44. Jelaskan pengertian ideologi secara etimologis!
Jawaban: Istilah dari ideologi itu berasal dari baha Yunani, terdiri atas dua kata, yaitu “idea” serta “logi”. Idea itu berarti melihat(idean), sedangkan logi itu berasal dari kata “logos” yang berarti pengetahuan/teori. Jadi, ideologi itu bisa diartikan ialah sebagai hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau juga teori. Ideologi tersebut bisa juga diartiakan ialah sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan sebagai asas, pendapat(kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk sebagai kelangsungan hidup
45. Jabarkan mengenai Dimensi Realitas!
Jawaban: Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.
46. Jelaskan isi pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga!
Jawaban: Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang pengertian ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila
47. Jelaskan mengenai Mahkamah Agung!
Jawaban: Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melakukan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) UUD 1945). Hal ini berarti kekuasaan seorang hakim bebas merdeka tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Hakim mempunyai kewenangan memutuskan perkara sesuai peraturan perundangan secara bebas, tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain, demi tegaknya hukum dan keadilan.
48. Sebutkan asas KPU!
Jawaban: Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU berpedoman kepada asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 sebagai berikut.
a. Mandiri
b. Jujur
c. Adil
d. Kepastian Hukum
e. Tertib penyelenggara pemilihan umum
f. Kepentingan umum
g. Keterbukaan
h. Proporsionalitas
i. Profesionalitas
j. Akuntabilitas
k. Efisiensi
l. Efektivitas
Baca juga: 50 contoh soal PAS PKN kelas 7 semester 1 beserta jawaban kurikulum 2013 dan juga 50 contoh soal PAS PPKn Kelas 8 semester ganjil K13 edisi revisi
49. Sebutkan tugas dan wewenang DPD!
Jawaban: Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.
a. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah
b. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama
c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang itu di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR
d. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan mengenai rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan dan agama
50. Apakah yang dimaksud Komisi Yudisial?
Jawaban: Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujaun DPR. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial selama 5(lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Post a Comment for "50 Contoh Soal UAS/PAS PKN Kelas 9 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap3"