40+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap
40+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap - Halo selamat datang kembali di blog soal-soal sekolah, postingan soal essay/uraian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas viii semester ganjil K13 ini, berisikan materi yang sama dengan 55 contoh soal PG PKN kelas 8 yang telah admin publish sebelumnya, "Memaknai Peraturan Perundangan-Undangan" (Bab 3), seperti soal essay mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, disusul soal tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia sampai dengan soal mengenai ketaatan terhadap perundang-undangan. Tidak hanya itu, materi mulai dari Postingan ini merupakan soal-soal essay PKN/PPKN setelah siswa menyelesaikan UTS/PTS PPKN kelas 8 semester ganjil.
Selain itu, bagi siswa/i sekolah menengah pertama/sederajat mencari referensi belajar online dari Bab sebelumnya atau materi sebelum PTS (Bab 1 dan Bab 2), silahkan baca mulai dari soal essay PKN tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila.
Semoga soal essay PKN tentang memaknai peraturan perundangan-undangan ini, bisa menjadi sumber belajar online.
Berikut di bawah ini, contoh soal essay PKN dilengkapi kunci jawaban kelas 8 semester ganjil kurtilas edisi revisi.
1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011!
Jawaban: Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan .
2. Sebutkan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik!
Jawaban: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan
3. Bagaimanakah bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945!
Jawaban: Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”
4. Jelaskan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011!
Jawaban: Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
1) Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
5. Sebutkan landasan peraturan perundang-undangan!
Jawaban: a. Landasan filosofis
b. Landasan sosiologis
c. Landasan yuridis
6. Bagaimanakah tata cara perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 78 Keputusan MPR Nomor 7/MPR/2004?
Jawaban: Tata cara perubahan UUD 1945 diatur dalam pasal 78 Keputusan MPR No. 7/MPR/2004 sebagai berikut.
a. Diusulkan oelh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis
b. Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
c. Usul diajukan kepada pemimpin Majelis dan pimpinan Majelis mengadakan rapat pimpinan Majelis untuk membahas usul tersebut paling lambat Sembilan puluh hari sejak diterimanya usul
d. Apabila rapat pimpinan Majelis menilai usul perubahan telah memenuhi persyaratan, pimpinan Majelis mengundang anggota untuk melaksanakan sidang Majelis
7. Uraikan isi Pasal 37 Ayat 3 UUD 1945!
Jawaban: Isi Pasal 37 Ayat (3) UUD 1945 ialah untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oelh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
8. Apakah yang dibahas dalam tingkat I putusan majelis?
Jawaban: Dalam pembentukan UUD 1945, Putusan Majelis dilakukan melalui tiga tingkatan. Tingkat I adalah pembahasan oleh rapat paripurna Majelis yang didahului oelh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok anggota
9. Apakah yang dibahas dalam tingkat III putusan majelis?
Jawaban: Putusan Majelis Tingkat III adalah pengambilan putusan oleh rapat paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis dan bila mana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi dan kelompok anggota
10. Jelaskan proses yang harus dipenuhi jika MPR akan mengubah UUD 1945?
Jawaban: Proses yang harus dipenuhi jika MPR akan mengubah UUD 1945 adalah dilakukan dalam sidang Majelis diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR, usul diajukan secara tertulis, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota majelis, putusan untuk mengubah harus disetujui oelh sekurang-kurangnya 50 orang, khusus bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan
11. Apa yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan?
Jawaban: Guna melaksanakann peraturan diperlukan kesadaran pada diri orang masing-masing, dan kerja sama antarwarga, pejabat, para penegak hukum, dan sebagainya
12. Siapa saja yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan?
Jawaban: Setiap warga masyarakat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, baik masyarakat kecil, pejabat, anggota TNI, anggota Polri, PNS, dan tokoh masyarakat. Atau dapat dikatakan yang wajib mematuhi persatuan perundang-undangan adalah seluruh warga negara Indonesia
13. Apa kebiasaan yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan UU lalu lintas?
Jawaban: Kebiasaan yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan UU lalu lintas adalah mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara
14. Apa hasil dalam pelaksanaan aturan dalam masyarakat?
Jawaban: Hasil dari pelaksanaan aturan dalam masyarakat adalah ketentraman dan ketertiban
15. Sebutkan perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang?
Jawaban: Memiliki akta kelahiran, Tidak melawan hukum, tidak membuat kerusuhan dan terror. Mematuhi aturan berlalu lintas
16. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Indonesia merupakan negara….
Jawaban: Hukum
17. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oelh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum menurut Undang-undang nomor….
Jawaban: 11 Tahun 2012
18. Tata urutan perundang-undangan paling tinggi di Indonesia adalah….
Jawaban: UUD 1945
19. Rancangan UUD 1945 dipersiapkan semasa Indonesia di bawah pendudukan tentara Jepang oleh….
Jawaban: BPUPKI
20. Penyusunan Perpres berdasarkan Undang-Undang Nomor….
Jawaban: 12 Tahun 2011
Lanjut ke soal nomor 21-45 ==> 40+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap2
Selain itu, bagi siswa/i sekolah menengah pertama/sederajat mencari referensi belajar online dari Bab sebelumnya atau materi sebelum PTS (Bab 1 dan Bab 2), silahkan baca mulai dari soal essay PKN tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila.
Semoga soal essay PKN tentang memaknai peraturan perundangan-undangan ini, bisa menjadi sumber belajar online.
Berikut di bawah ini, contoh soal essay PKN dilengkapi kunci jawaban kelas 8 semester ganjil kurtilas edisi revisi.
1. Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011!
Jawaban: Pengertian peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan .
2. Sebutkan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik!
Jawaban: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan
3. Bagaimanakah bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945!
Jawaban: Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”
4. Jelaskan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011!
Jawaban: Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
1) Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
5. Sebutkan landasan peraturan perundang-undangan!
Jawaban: a. Landasan filosofis
b. Landasan sosiologis
c. Landasan yuridis
6. Bagaimanakah tata cara perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 78 Keputusan MPR Nomor 7/MPR/2004?
Jawaban: Tata cara perubahan UUD 1945 diatur dalam pasal 78 Keputusan MPR No. 7/MPR/2004 sebagai berikut.
a. Diusulkan oelh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis
b. Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
c. Usul diajukan kepada pemimpin Majelis dan pimpinan Majelis mengadakan rapat pimpinan Majelis untuk membahas usul tersebut paling lambat Sembilan puluh hari sejak diterimanya usul
d. Apabila rapat pimpinan Majelis menilai usul perubahan telah memenuhi persyaratan, pimpinan Majelis mengundang anggota untuk melaksanakan sidang Majelis
7. Uraikan isi Pasal 37 Ayat 3 UUD 1945!
Jawaban: Isi Pasal 37 Ayat (3) UUD 1945 ialah untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oelh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
8. Apakah yang dibahas dalam tingkat I putusan majelis?
Jawaban: Dalam pembentukan UUD 1945, Putusan Majelis dilakukan melalui tiga tingkatan. Tingkat I adalah pembahasan oleh rapat paripurna Majelis yang didahului oelh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok anggota
9. Apakah yang dibahas dalam tingkat III putusan majelis?
Jawaban: Putusan Majelis Tingkat III adalah pengambilan putusan oleh rapat paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis dan bila mana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi dan kelompok anggota
10. Jelaskan proses yang harus dipenuhi jika MPR akan mengubah UUD 1945?
Jawaban: Proses yang harus dipenuhi jika MPR akan mengubah UUD 1945 adalah dilakukan dalam sidang Majelis diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR, usul diajukan secara tertulis, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota majelis, putusan untuk mengubah harus disetujui oelh sekurang-kurangnya 50 orang, khusus bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan
11. Apa yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan?
Jawaban: Guna melaksanakann peraturan diperlukan kesadaran pada diri orang masing-masing, dan kerja sama antarwarga, pejabat, para penegak hukum, dan sebagainya
12. Siapa saja yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan?
Jawaban: Setiap warga masyarakat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, baik masyarakat kecil, pejabat, anggota TNI, anggota Polri, PNS, dan tokoh masyarakat. Atau dapat dikatakan yang wajib mematuhi persatuan perundang-undangan adalah seluruh warga negara Indonesia
13. Apa kebiasaan yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan UU lalu lintas?
Jawaban: Kebiasaan yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan UU lalu lintas adalah mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara
14. Apa hasil dalam pelaksanaan aturan dalam masyarakat?
Jawaban: Hasil dari pelaksanaan aturan dalam masyarakat adalah ketentraman dan ketertiban
15. Sebutkan perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang?
Jawaban: Memiliki akta kelahiran, Tidak melawan hukum, tidak membuat kerusuhan dan terror. Mematuhi aturan berlalu lintas
16. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Indonesia merupakan negara….
Jawaban: Hukum
17. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oelh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum menurut Undang-undang nomor….
Jawaban: 11 Tahun 2012
18. Tata urutan perundang-undangan paling tinggi di Indonesia adalah….
Jawaban: UUD 1945
19. Rancangan UUD 1945 dipersiapkan semasa Indonesia di bawah pendudukan tentara Jepang oleh….
Jawaban: BPUPKI
20. Penyusunan Perpres berdasarkan Undang-Undang Nomor….
Jawaban: 12 Tahun 2011
Lanjut ke soal nomor 21-45 ==> 40+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap2
Post a Comment for "40+ Contoh Soal Essay PKN Kelas 8 Semester 1 Beserta Jawaban Kurikulum 2013 Edisi Revisi SMP/MTS Lengkap"