90 Soal USBN PKN SMA K13 Beserta Jawaban ~ 3
Melanjutkan 90 Soal USBN PKN SMA K13 Beserta Jawaban bagian kedua (soal nomor 11-20), soal USBN Kewarganegaraan bagian ketiga dimulai dari soal nomor 21.
21. Berikut adalah salah satu contoh sikap positif partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah....
A. menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung
B. tidak menerobos lampu merah saat ada polisi
C. tidak melakukan tindakan kriminalitas
D. tidak melakukan penghianatan terhadap teman
E. mematuhi kewajiban membayar pajak
Jawaban: E
22. Suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara ekplisit terhadap sistem sebagai keseleruhan dan terhadap srtuktur dan proses politik serta administratif dengan kata lain, terhadap aspek, input dan output dari sistem politik tersebut, disebut budaya politik....
A. feodal
B. parokial
C. partisipan
D. subyek
E. kaula
Jawaban: C
23. Pentingnya semangat kebangsaan / nasionalisme dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar negeri adalah ….
A. mengklaim bahwa budaya luar pasti lebih buruk dari budaya sendiri
B. merubah pemahaman pengaruh negatif menjadi hal yang positif
C. menentang seluruh budaya luar karena hanya membawa dampak negatif
D. menyaring pengaruh asing yang tidak sesuai dengan budaya kita
E. memelihara dan mempertahankan sikap chauvinisme negara sendiri
Jawaban: B
24. Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini !
1) negara bagian memiliki kewenangan membentuk uu dan organisasi sendiri
2) pembentukan organisasi telah ditentukan pusat
3) wewenang membentuk UU pusat telah diperinci dalam konstitusi
4) wewenang legistatif ada pada legislatif pusat
5) wewenang legislatif terdiri dari legislatif pusat dan negara bagian
Pernyataan yang termasuk dengan ciri-ciri negara federal adalah....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 3 dan 5
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5
Jawaban: C
25. Kebijakan desentralisasi berpijak pada idealisme bahwa setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dari daerah lain. Salah satu kelebihan negara kesatuan RI dengan asas desentralisasi bahwa rakyat di daerah ....
A. lebih dapat berperan di tingkat nasional
B. berkesempatan mengelola keadaan daerah mereka sendiri
C. memiliki harapan bantuan dari pemerintah pusat
D. mendapat wewenang mengurus daerahnya dalam segala hal
E. berhak mendapatkan subsidi dari kas daerah
Jawaban: B
26. Mengakui adanya keberagaman suku, adat kebiasaan, latar belakang keturunan, dan antargolongan yang terdapat pada masyarakat Indonesia, merupakan makna hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila yaitu sila …
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. kelima
Jawaban: C
27. Pemerintahan yang demokratis pada hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Agar terlaksananya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah ....
A. melaksanakan hanya yang menjadi program pemerintah saja
B. bersama masyarakat bersinergi dalam mencapai tujuan pemerintah
C. tidak mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat
D. mengedepankan kerjasama demi tercapainya tujuan dan cita-cita pemerintah
E. melaksanakan program pro kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
Jawaban: A
28. Jaksa Agung dalam melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengangkat penyidik ad hoc. Penyidik ad hoc terdiri atas unsur …
A. pemerintah dan parlemen
B. jaksa dan hakim
C. jaksa muda dan panitera
D. sarjana hukum dan yang sederajat
E. pemerintah dan masyarakat
Jawaban: E
29. Contoh kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah diajukan dalam proses peradilan berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 adalah kasus.....
A. Trisakti 1998 dan Tanjung Priok 1984
B. Semanggi 1998 dan Timor Timur 1999
C. Penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh sejak 1998, dan kerusuhan Mei 1998
D. Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984
E. Kerusuhan 27 Juli 1996 dan Darurat Militer Aceh
Jawaban: D
30. “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri..” Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal …
A. 23A
B. 23B
C. 23C
D. 23D
E. 23E
Jawaban: E
Lanjut ke soal berikutnya => 90 Soal USBN PKN SMA K13 Beserta Jawaban ~ 4
21. Berikut adalah salah satu contoh sikap positif partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah....
A. menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung
B. tidak menerobos lampu merah saat ada polisi
C. tidak melakukan tindakan kriminalitas
D. tidak melakukan penghianatan terhadap teman
E. mematuhi kewajiban membayar pajak
Jawaban: E
22. Suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara ekplisit terhadap sistem sebagai keseleruhan dan terhadap srtuktur dan proses politik serta administratif dengan kata lain, terhadap aspek, input dan output dari sistem politik tersebut, disebut budaya politik....
A. feodal
B. parokial
C. partisipan
D. subyek
E. kaula
Jawaban: C
23. Pentingnya semangat kebangsaan / nasionalisme dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar negeri adalah ….
A. mengklaim bahwa budaya luar pasti lebih buruk dari budaya sendiri
B. merubah pemahaman pengaruh negatif menjadi hal yang positif
C. menentang seluruh budaya luar karena hanya membawa dampak negatif
D. menyaring pengaruh asing yang tidak sesuai dengan budaya kita
E. memelihara dan mempertahankan sikap chauvinisme negara sendiri
Jawaban: B
24. Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini !
1) negara bagian memiliki kewenangan membentuk uu dan organisasi sendiri
2) pembentukan organisasi telah ditentukan pusat
3) wewenang membentuk UU pusat telah diperinci dalam konstitusi
4) wewenang legistatif ada pada legislatif pusat
5) wewenang legislatif terdiri dari legislatif pusat dan negara bagian
Pernyataan yang termasuk dengan ciri-ciri negara federal adalah....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2 dan 4
C. 1, 3 dan 5
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5
Jawaban: C
25. Kebijakan desentralisasi berpijak pada idealisme bahwa setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dari daerah lain. Salah satu kelebihan negara kesatuan RI dengan asas desentralisasi bahwa rakyat di daerah ....
A. lebih dapat berperan di tingkat nasional
B. berkesempatan mengelola keadaan daerah mereka sendiri
C. memiliki harapan bantuan dari pemerintah pusat
D. mendapat wewenang mengurus daerahnya dalam segala hal
E. berhak mendapatkan subsidi dari kas daerah
Jawaban: B
26. Mengakui adanya keberagaman suku, adat kebiasaan, latar belakang keturunan, dan antargolongan yang terdapat pada masyarakat Indonesia, merupakan makna hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila yaitu sila …
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. kelima
Jawaban: C
27. Pemerintahan yang demokratis pada hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Agar terlaksananya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah ....
A. melaksanakan hanya yang menjadi program pemerintah saja
B. bersama masyarakat bersinergi dalam mencapai tujuan pemerintah
C. tidak mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat
D. mengedepankan kerjasama demi tercapainya tujuan dan cita-cita pemerintah
E. melaksanakan program pro kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
Jawaban: A
28. Jaksa Agung dalam melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengangkat penyidik ad hoc. Penyidik ad hoc terdiri atas unsur …
A. pemerintah dan parlemen
B. jaksa dan hakim
C. jaksa muda dan panitera
D. sarjana hukum dan yang sederajat
E. pemerintah dan masyarakat
Jawaban: E
29. Contoh kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah diajukan dalam proses peradilan berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 adalah kasus.....
A. Trisakti 1998 dan Tanjung Priok 1984
B. Semanggi 1998 dan Timor Timur 1999
C. Penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh sejak 1998, dan kerusuhan Mei 1998
D. Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984
E. Kerusuhan 27 Juli 1996 dan Darurat Militer Aceh
Jawaban: D
30. “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri..” Keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia ini diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal …
A. 23A
B. 23B
C. 23C
D. 23D
E. 23E
Jawaban: E
Lanjut ke soal berikutnya => 90 Soal USBN PKN SMA K13 Beserta Jawaban ~ 4
terimakasih sukses
ReplyDeleteTERIMAKASIH SUKSES TERUS
ReplyDelete