45 Soal USBN PKN SMA KTSP Beserta Jawaban
45 soal Ujian Sekolah Berbasis Nasional PKN SMA/SMK/MAK/MA/Sederajat beserta jawabannya berisikan materi soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diambil dari USBN tahun sebelumnya. Tentunya ini bisa membantu siswa/i sebagai bahan persiapan menghadapi USBN PKN yang sebenarnya.
Berikut, 45 soal USBN PKN (40 PG + 5 essay) dengan kurikulum masih menggunakan KTSP dengan kunci jawabannya.
1. Terbentuknya negara secara faktual adalah pendektan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar terjadi,salah satunya adalah seperti pembentukan negara Israel pada tahun 1948 yang sampai saat ini keberadaan negara Israel banyak mencaplok daerah Paletina, pendekatan faktual ini dikenal dengan istilah ....
A. Separatisme
B. Anexatie
C. Inovatie
D. Accesie
E. Proclamation
Jawaban: B
2. Fungsi pengadilan negeri adalah.....
A. Memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana di tingkat pertama
B. Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya melakukan upaya hukum banding
C. Melakukan penyitaan atas barang-barang yang tersangkut dalam tindak pidana
D. Mengadili setiap perkara pidana dan perdata di tingkat banding
E. Mengkoordinasikan pihak kepolisian dan jaksa dalam melakukan penyidikan
Jawaban: A
3. Dalam unsur-unsur pembentuk negara, pemerintah yang berdaulat menjadi unsur yang sangat penting karena ....
A. Kedaulatan negara itu bersifat asli bukan karena berdasarkan kekuasaan lain yang bulat
B. Kedaulatan tidak diperoleh dari negara lain dan tidak dapat dibagi-bagi oleh kedaulatan lain
C. Pemerintah yang berdaulat, dapat mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi negara lain
D. Tanpa pemerintah yang berdaulat, negara tersebut tidak dapat menerima bantuan dari negara lain
E. Pemerintah yang berdaulat dapat mengatur dengan negara mana akan mengadakan hubungan bilateral
Jawaban: C
4. Jaminan pelaksanaan HAM di Indonesia di atur dalam UUD 1945, diantaranya seperti apa yang sudah dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Yang dimaksud kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam pasal 28 UUD 1945 adalah....
A. Kebebasan tanpa batas
B. Kebebasan berdemonstrasi
C. Kebebasan mengkritik pemerintah
D. Kebebasan yang terikat dan terbatas dengan undang- undang
E. Kebebasan dalam mendapatkan perlindungan hukum
Jawaban: D
5. Hal yang melatarbelakangi suatu negara monarki absolut beralih ke sistem pemerintahan monarki parlementer dimana raja hanya berfungsi sebagai simbol negara, sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri adalah dalam rangka ....
A. Membatasi kekuasaan raja dan perdana menteri oleh konstitusi negara
B. Peralihan kekuasaan negara dan pemerintahan kepada perdana menteri
C. Stabilisasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kabinet dan para menteri
D. Stabilisasi pemerintahan dengan dukungan penuh partai politik di parlemen
E. Membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang
Jawaban: E
6. Salah satu tujuan nasional yang ingin di capai Negara republik indonesia dan tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada.. …
A. Alinea II
B. Alinea IV
C. Alinea III
D. Alinea I
E. Alinea II dan III
Jawaban: B
7. Kelompok penekan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Bagi bangsa Indonesia keberadaan kelompok penekan dalam sistem politik di Indonesia sangat penting karena ....
A. Dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berpolitik
B. Memperjuangkan tujuan politik pemerintah yang berkuasa
C. Membangun partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis
D. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan berpolitik
E. Memengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai kepentingan masyarakat
Jawaban: E
8. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, maka Presiden selaku kepala negara harus meminta persetujuan dari …
A.Dewan Perwakilan Rakyat
B.Dewan Pertimbangan Daerah
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: A
9. Budaya politik partisipan yang ditandai dengan oleh adanya perilaku yang berbeda dengan budaya politik kaula, yaitu....
A. Tidak terdapat peranan yang khas dan berdiri sendiri
B. Para pelaku politik sering melakukan peranannya serempak dengan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan dan lain-lain
C. Dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya
D. Adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan
E. Segala sesuatu yang diambil oleh pemeran politik dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah
Jawaban: C
10. Implikasi dari semua karakteristik budaya politik di Indonesia adalah seperti di bawah ini, kecuali.....
A. Kekuasaan menjadi tidak kontrol bahkan tidak terakumulasi sedemikian rupa, sehingga negara menjadi kuat
B. Peluang munculnya civil society menjadi sangat terbatas
C. Proses pembentukan budaya politik yang dilakukan penguasa melalui sosialisasi atau pendidikan politik yang bersifat doktrin
D. Munculnya masyarakat partisipan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
E. Kecendrungan penguasa dalam menanamkan nilai dan keyakinan politik akan menjadikan individu sebagai objek dari kekuasaan
Jawaban: D
Lanjut ke soal berikutnya => 45 Soal USBN PKN SMA KTSP Beserta Jawaban ~ 2
Baca juga: 90 Soal USBN PKN SMA K13 Beserta Jawaban
Berikut, 45 soal USBN PKN (40 PG + 5 essay) dengan kurikulum masih menggunakan KTSP dengan kunci jawabannya.
1. Terbentuknya negara secara faktual adalah pendektan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar terjadi,salah satunya adalah seperti pembentukan negara Israel pada tahun 1948 yang sampai saat ini keberadaan negara Israel banyak mencaplok daerah Paletina, pendekatan faktual ini dikenal dengan istilah ....
A. Separatisme
B. Anexatie
C. Inovatie
D. Accesie
E. Proclamation
Jawaban: B
2. Fungsi pengadilan negeri adalah.....
A. Memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana di tingkat pertama
B. Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya melakukan upaya hukum banding
C. Melakukan penyitaan atas barang-barang yang tersangkut dalam tindak pidana
D. Mengadili setiap perkara pidana dan perdata di tingkat banding
E. Mengkoordinasikan pihak kepolisian dan jaksa dalam melakukan penyidikan
Jawaban: A
3. Dalam unsur-unsur pembentuk negara, pemerintah yang berdaulat menjadi unsur yang sangat penting karena ....
A. Kedaulatan negara itu bersifat asli bukan karena berdasarkan kekuasaan lain yang bulat
B. Kedaulatan tidak diperoleh dari negara lain dan tidak dapat dibagi-bagi oleh kedaulatan lain
C. Pemerintah yang berdaulat, dapat mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi negara lain
D. Tanpa pemerintah yang berdaulat, negara tersebut tidak dapat menerima bantuan dari negara lain
E. Pemerintah yang berdaulat dapat mengatur dengan negara mana akan mengadakan hubungan bilateral
Jawaban: C
4. Jaminan pelaksanaan HAM di Indonesia di atur dalam UUD 1945, diantaranya seperti apa yang sudah dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Yang dimaksud kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam pasal 28 UUD 1945 adalah....
A. Kebebasan tanpa batas
B. Kebebasan berdemonstrasi
C. Kebebasan mengkritik pemerintah
D. Kebebasan yang terikat dan terbatas dengan undang- undang
E. Kebebasan dalam mendapatkan perlindungan hukum
Jawaban: D
5. Hal yang melatarbelakangi suatu negara monarki absolut beralih ke sistem pemerintahan monarki parlementer dimana raja hanya berfungsi sebagai simbol negara, sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri adalah dalam rangka ....
A. Membatasi kekuasaan raja dan perdana menteri oleh konstitusi negara
B. Peralihan kekuasaan negara dan pemerintahan kepada perdana menteri
C. Stabilisasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kabinet dan para menteri
D. Stabilisasi pemerintahan dengan dukungan penuh partai politik di parlemen
E. Membatasi kekuasaan raja agar tidak bertindak sewenang-wenang
Jawaban: E
6. Salah satu tujuan nasional yang ingin di capai Negara republik indonesia dan tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada.. …
A. Alinea II
B. Alinea IV
C. Alinea III
D. Alinea I
E. Alinea II dan III
Jawaban: B
7. Kelompok penekan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Bagi bangsa Indonesia keberadaan kelompok penekan dalam sistem politik di Indonesia sangat penting karena ....
A. Dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berpolitik
B. Memperjuangkan tujuan politik pemerintah yang berkuasa
C. Membangun partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis
D. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan berpolitik
E. Memengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai kepentingan masyarakat
Jawaban: E
8. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, maka Presiden selaku kepala negara harus meminta persetujuan dari …
A.Dewan Perwakilan Rakyat
B.Dewan Pertimbangan Daerah
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: A
9. Budaya politik partisipan yang ditandai dengan oleh adanya perilaku yang berbeda dengan budaya politik kaula, yaitu....
A. Tidak terdapat peranan yang khas dan berdiri sendiri
B. Para pelaku politik sering melakukan peranannya serempak dengan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan dan lain-lain
C. Dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya
D. Adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan
E. Segala sesuatu yang diambil oleh pemeran politik dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah
Jawaban: C
10. Implikasi dari semua karakteristik budaya politik di Indonesia adalah seperti di bawah ini, kecuali.....
A. Kekuasaan menjadi tidak kontrol bahkan tidak terakumulasi sedemikian rupa, sehingga negara menjadi kuat
B. Peluang munculnya civil society menjadi sangat terbatas
C. Proses pembentukan budaya politik yang dilakukan penguasa melalui sosialisasi atau pendidikan politik yang bersifat doktrin
D. Munculnya masyarakat partisipan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
E. Kecendrungan penguasa dalam menanamkan nilai dan keyakinan politik akan menjadikan individu sebagai objek dari kekuasaan
Jawaban: D
Lanjut ke soal berikutnya => 45 Soal USBN PKN SMA KTSP Beserta Jawaban ~ 2
Post a Comment for "45 Soal USBN PKN SMA KTSP Beserta Jawaban"